Pada tahun 2016, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan rencana pengelolaan perikanan (RPP) ikan terbang di wilayah pengelolaan perikanan republik Indonesia (WPPNRI). Sesuai mandat RPP, evaluasi dan peninjauan ulang terhadap RPP dilakukan setiap lima tahun dengan menggunakan indikator pengelolaan perikanan melalui pendekatan ekosistem, atau kerap disebut EAFM (ecosystem approach to fisheries management). Mendekati masa berakhirnya periode implementasi, KKP melalui Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI), melakukan kajian reviu naskah RPP Ikan Terbang bersama dengan Yayasan Rekam Nusantara dan mendapat dukungan pendanaan dari hibah Global Environment Facility-6 melalui program Coastal Fisheries Initiative (GEF 6-CFI). Kegiatan kajian dan reviu terhadap naskah RPP Ikan Terbang diselenggarakan dalam rentang waktu dua bulan, yaitu 7 Oktober – 6 Desember 2021, dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Kegiatan reviu meliputi pembaruan data dan informasi, evaluasi dan penggalian terhadap isu dan masalah, penentuan isu prioritas, serta perumusan tujuan dan sasaran untuk jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reviu kemudian dikonsultasikan dengan pemerintah daerah serta universitas terkait untuk memperoleh tanggapan dan masukan. Unsur pemerintah daerah yang terkait dengan sumber daya ikan terbang antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Selatan, DKP Provinsi Sulawesi Barat, DKP Provinsi Sulawesi Tengah, DKP Provinsi Sulawesi Tenggara, DKP Provinsi Papua Barat, DKP Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate, Pelabuhan Perikanan Tual, Pelabuhan Perikanan Saumlaki, serta Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (UPT BKIPM). Perwakilan dari universitas yang terlibat yaitu IPB University, Universitas Hasanuddin, Universitas Pattimura, Universitas Papua, dan Universitas Cenderawasih