Komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Neraca Sumber Daya Laut perlu diapresiasi setelah melalui serangkaian proses yang panjang. Proses ini masih belum berakhir, masih terdapat banyak hal yang perlu untuk dikaji dan dikembangkan. Kolaborasi antar lembaga/kementerian negara (KKP, BIG, BPS, Kemenkeu, Bappenas) dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (Yayasan Rekam Nusantara, Yayasan Strategi Konservasi Indonesia, World Resources Institute) terus mengalami perkembangan yang baik. Melalui “Ocean Accounts Task Force Meeting) yang dilaksanakan di Jakarta, 16 Agustus 2024 setiap lembaga/kementerian negara dan LSM mempresentasikan capaian-capaian periode tahun 2024. Pertemuan ini juga membahas terkait peluang dukungan WRI Indonesia dan Yayasan Strategi Konservasi Indonesia dalam penyusunan Neraca Sumber Daya Laut.

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan memberikan arahan terkait target-target yang harus diselesaikan dan pengembangan kedepannya. Adapun arahan tersebut diantaranya tim perlu menyelesaikan survei NSDL pada daerah percontohan, melakukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dengan dukungan dari Yayasan Strategi Konservasi Indonesia dan World Resources Institute, serta menerapkan Ocean Accounts di luar wilayah Kawasan Konservasi. Pertemuan ini juga membahas terkait capaian yang telah dilakukan oleh Kelompok Kerja Informasi Geospasial Tematik (IGT), Kelompok Kerja Penilaian Sumber Daya Lingkungan, Kelompok Kerja Tata Kelola dan Adopsi Kebijakan, Kelompok Kerja Manajemen Data, dan mitra yang terlibat. Capaian-capaian yang telah dipaparkan selanjutnya akan disusun menjadi laporan komprehensif 3 tahun dari kegiatan kelompok kerja NSDL.

Kedepannya Badan Geospasial Indonesia (BIG) memetakan perencanaan di masa depan terkait dengan kegiatan NSDL pada tahun 2024 dan 2025 dengan 3 tema pemetaan yakni bakau, terumbu karang, dan lamun. Tidak hanya itu BIG juga berencana akan melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan mitra-mitra yang terlibat agar cakupan survei lapangan dapat lebih luas, namun tetap menggunakan standar dan metodologi data yang sama. Selaras dengan hal tersebut lembaga/kementerian lain yang terlibat juga berfokus pada penyusunan terkait dengan PDB Kemaritiman, mengintegrasikan program tersebut dengan Pemerintah Daerah, dan lain sebagainya yang mendukung terwujudnya NSDL di Indonesia.