Lokakarya Peningkatan Kapasitas untuk Mengurangi Perdagangan Ilegal Hiu dan Pari

2022-06-21 06:47:13

Tingginya keanekaragaman hayati hiu dan pari memungkinkan Indonesia untuk menjadi negara penangkap hiu dan pari terbesar di dunia. Hiu dan pari ditangkap dan diperdagangkan dalam berbagai bentuk, seperti sirip, hisit, kulit, minyak, daging, hingga tulang, baik dalam kondisi segar, beku, dan kering. Hal ini lah yang menjadikan tekanan terhadap eksploitasi perikanan hiu dan pari semakin tinggi sehingga beberapa spesies hiu dan pari menjadi terancam punah dan masuk ke dalam daftar Apendiks CITES.

Pemanfaatan spesies ikan yang masuk ke dalam daftar Apendiks CITES diatur dalam Permen-KP Nomor 61 Tahun 2018 Jo. Permen-KP Nomor 44 Tahun 2019 tentang “Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”. Sejak 2018, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan Rekam Nusantara bekerjasama dengan The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Cefas) untuk meningkatkan pemanfaatan dan perdagangan hiu dan pari yang berkelanjutan. Ruang lingkup kerjasama ini adalah terkait peningkatan pemahaman terhadap kebijakan, peningkatan kapasitas staff KKP, dan peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum. Lokakarya Peningkatan Kapasitas untuk Mengurangi Perdagangan Ilegal Hiu dan Pari diselenggarakan pada tanggal 1 April 2022 di Jakarta dan dihadiri oleh peserta secara daring.

Dalam sesi pertama, Koordinator Kelompok Konvensi dan Jejaring Konservasi KKHL, M. Firdaus Agung KK, PhD, menyampaikan pembelajaran dan capaian dari kerjasama antara KKP dan Cefas sejak tahun 2018-2022. Acara dilanjutkan dengan perbincangan dengan topik perkembangan dan implementasi regulasi pemanfaatan hiu dan pari di Indonesia, peran lembaga dalam mendukung implementasi regulasi tersebut, dan upaya membangun program peningkatan kapasitas identifikasi hiu dan pari. Pembicara yang terlibat dalam sesi ini adalah Koordinator Kelompok Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan, KKHL (Sarmintohadi, M.Si.), Loka PSPL Serang (Syarif Iwan Taruna Alkadrie, M.Si.), Pusat Karantina Ikan BKIPM (Jumadi, M.Si.), dan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan BRSDM KP (Dr. Lilly A Pregiwati).

3rd Global Dialogue on Ocean Accounting: Towards an Agenda for Action

2022-06-21 02:58:45

Global Ocean Accounts Partnership (GOAP) bersama dengan Yayasan Rekam Nusantara bertindak sebagai penyelenggara kegiatan 3rd Global Dialogue on Ocean Accounting pada 30 Maret 2022 secara virtual. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia menjadi tuan rumah bersama dengan The United Kingdom's Department for Environment, Food, and Rural Affairs (DEFRA) dalam kegiatan yang melibatkan lebih dari 400 peserta yang berasal dari berbagai negara. Agenda Dialog kali ini dibangun sebagai refleksi dari kegiatan Dialog sebelumnya, yaitu pada tahun 2019 dan 2021, dengan menitikberatkan pada percepatan kemajuan penyusunan neraca sumber daya laut secara global, serta pembahasan mengenai peluang kerjasama dan kolaborasi antar pihak. Sesuai dengan tema utama yang diangkat, luaran dari diskusi akan menjadi dasar penyusunan agenda aksi untuk mendorong pengembangan neraca sumber daya laut secara global dan memperkuat upaya untuk mengukur dan mengelola pelaksanaan pembangunan laut yag berkelanjutan.

Lokakarya Jurnalistik Mengungkap Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia Timur

2022-05-12 17:10:33

Indonesia Timur merupakan salah satu lokasi yang masih menjadi “blindspot” pengelolaan hiu di Indonesia, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu konservasi hiu dan pari. Kondisi misinformasi ini mengarah ke situasi tingginya kemungkinan penangkapan illegal terhadap hiu dan pari, bahkan beberapa artikel ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas shark finning masih marak dilakukan di Indonesia Timur. 

Environmental Justice Foundation bersama Tempo Insititute dan Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs of the U.S. Embassy, Jakarta, menginisiasi peningkatan kapasitas jurnalis dan para aktivis ekosistem melalui kegiatan training dengan tema “Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUUF), and shark and ray product supply chains”. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 – 29 Maret 2022 di Manado. Perwakilan dari Fisheries Resource Center of Indonesia (FRCI), Benaya Simeon, M.Si., menjadi narasumber yang membawakan materi mengenai isu terkait hiu dan pari, seperti isu internasional, legalitas, hingga produk turunan yang sering diperjual belikan di masyarakat. Selain FRCI, isu konservasi hiu juga dipresentasikan Dr. Hollie Booth dari University of Oxford. Lokakarya ini melibatkan 24 wartawan dan aktivis dari Provinsi Sulawesi Utara, tim Humas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan perwakilan dari pangkalan PSDKP Bitung – Sulawesi Utara.

Survei Profil dan Rantai Pasok Perikanan Kakap Merah di Wilayah Sunda Kecil

2022-05-11 20:22:20

Pada tahun 2020, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mencanangkan kegiatan berbasis kelautan di dua kelompok area, yaitu Bali-Nusa Tenggara dan Papua. Kegiatan perikanan, khususnya kakap merah, menjadi salah satu fokus survei di Bali (Kab. Badung dan Kota Denpasar), Nusa Tenggara Barat (NTB; Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Besar, Kab. Dompu, dan Kab. Bima), dan Nusa Tenggara Timur (NTT; Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat, dan Kab. Rote Ndao), yang secara umum bertujuan untuk menyusun profil kegiatan penangkapan ikan, sistem rantai pasok dan pemasaran, serta inisiatif pengelolaan perikanan. Survei perikanan kakap merah, yang merupakan bagian dari Project Grant Package (GP) 7 ICCTF, dilakukan pada bulan Februari 2022 melalui wawancara dengan tokoh kunci dan diskusi kelompok terpumpun. Pihak-pihak yang terlibat sebagai tokoh kunci adalah pemerintah daerah dan pengusaha perikanan, sementara diskusi terpumpun melibatkan perwakilan kelompok nelayan sebagai peserta. Berdasarkan hasil survei, pemenuhan ikan kakap merah untuk konsumsi lokal dan ekspor di Bali sebagian besar (90-95%) berasal dari luar wilayah Bali. Sebesar 60% ikan kakap merah yang dipasarkan di dan melalui Bali berasal dari Jawa Timur (Pulau Kangean, Sapeken, Banyuwangi, dan Probolinggo), 20% dari NTB, dan 5% dari NTT dan Makassar. Produksi kakap merah di NTB didominasi oleh jenis kakap merah Lutjanus malabaricus dan kurisi Aphareus rutilans, sementara di NTT selain Lutjanus malabaricus juga dijumpai jenis lain yang sering ditangkap oleh nelayan, yaitu jenis kakap bongkok (Lutjanus vita, Lutjanus bohar, dan Pinjalo pinjalo). Sebagian besar nelayan kakap merah di NTB merupakan nelayan skala kecil dengan kapasitas kapal berkisar antara 1 s.d. 9 GT, sementara di NTT terdapat dua kelompok nelayan kakap merah, yaitu nelayan dengan kapal berukuran <5 GT dan ukuran 10-30 GT.