Arsip

  • (2022-05-12 17:10:33) Lokakarya Jurnalistik Mengungkap Perdagangan Hiu dan Pari di Indonesia Timur  +

    Indonesia Timur merupakan salah satu lokasi yang masih menjadi “blindspot” pengelolaan hiu di Indonesia, hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan masyarakat tentang isu konservasi hiu dan pari. Kondisi misinformasi ini mengarah ke situasi tingginya kemungkinan penangkapan illegal terhadap hiu dan pari, bahkan beberapa artikel ilmiah menunjukkan bahwa aktivitas shark finning masih marak dilakukan di Indonesia Timur. 

    Environmental Justice Foundation bersama Tempo Insititute dan Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs of the U.S. Embassy, Jakarta, menginisiasi peningkatan kapasitas jurnalis dan para aktivis ekosistem melalui kegiatan training dengan tema “Illegal, Unreported and Unregulated fishing (IUUF), and shark and ray product supply chains”. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 – 29 Maret 2022 di Manado. Perwakilan dari Fisheries Resource Center of Indonesia (FRCI), Benaya Simeon, M.Si., menjadi narasumber yang membawakan materi mengenai isu terkait hiu dan pari, seperti isu internasional, legalitas, hingga produk turunan yang sering diperjual belikan di masyarakat. Selain FRCI, isu konservasi hiu juga dipresentasikan Dr. Hollie Booth dari University of Oxford. Lokakarya ini melibatkan 24 wartawan dan aktivis dari Provinsi Sulawesi Utara, tim Humas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan perwakilan dari pangkalan PSDKP Bitung – Sulawesi Utara.

  • (2022-05-11 20:22:20) Survei Profil dan Rantai Pasok Perikanan Kakap Merah di Wilayah Sunda Kecil  +

    Pada tahun 2020, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) mencanangkan kegiatan berbasis kelautan di dua kelompok area, yaitu Bali-Nusa Tenggara dan Papua. Kegiatan perikanan, khususnya kakap merah, menjadi salah satu fokus survei di Bali (Kab. Badung dan Kota Denpasar), Nusa Tenggara Barat (NTB; Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Besar, Kab. Dompu, dan Kab. Bima), dan Nusa Tenggara Timur (NTT; Kota Kupang, Kab. Manggarai Barat, dan Kab. Rote Ndao), yang secara umum bertujuan untuk menyusun profil kegiatan penangkapan ikan, sistem rantai pasok dan pemasaran, serta inisiatif pengelolaan perikanan. Survei perikanan kakap merah, yang merupakan bagian dari Project Grant Package (GP) 7 ICCTF, dilakukan pada bulan Februari 2022 melalui wawancara dengan tokoh kunci dan diskusi kelompok terpumpun. Pihak-pihak yang terlibat sebagai tokoh kunci adalah pemerintah daerah dan pengusaha perikanan, sementara diskusi terpumpun melibatkan perwakilan kelompok nelayan sebagai peserta. Berdasarkan hasil survei, pemenuhan ikan kakap merah untuk konsumsi lokal dan ekspor di Bali sebagian besar (90-95%) berasal dari luar wilayah Bali. Sebesar 60% ikan kakap merah yang dipasarkan di dan melalui Bali berasal dari Jawa Timur (Pulau Kangean, Sapeken, Banyuwangi, dan Probolinggo), 20% dari NTB, dan 5% dari NTT dan Makassar. Produksi kakap merah di NTB didominasi oleh jenis kakap merah Lutjanus malabaricus dan kurisi Aphareus rutilans, sementara di NTT selain Lutjanus malabaricus juga dijumpai jenis lain yang sering ditangkap oleh nelayan, yaitu jenis kakap bongkok (Lutjanus vita, Lutjanus bohar, dan Pinjalo pinjalo). Sebagian besar nelayan kakap merah di NTB merupakan nelayan skala kecil dengan kapasitas kapal berkisar antara 1 s.d. 9 GT, sementara di NTT terdapat dua kelompok nelayan kakap merah, yaitu nelayan dengan kapal berukuran <5 GT dan ukuran 10-30 GT.

  • (2022-04-11 22:57:22) Gerai Pendaftaran Kapal Perikanan di PPP Morodemak, Jawa Tengah  +

    Pendaftaran kapal di gerai pengukuran kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak merupakan salah satu agenda rutin tiap bulan atas dukungan dan kerja sama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Jepara, DKP Jateng dan PPP Morodemak. Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada 25 – 27 Januari 2022, di PPP Morodemak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Kegiatan yang dilakukan meliputi sosialisasi tentang pentingnya perizinan kapal perikanan, pengurusan dokumen perizinan baru dan/atau pengurusan perpanjangan dokumen perizinan, dan pengukuran kapal. Agenda ini secara khusus dikolaborasikan dengan acara dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan (PSDI) KKP, dengan mengambil tempat di gerai pendaftaran kapal perikanan khusus untuk armada kapal penangkapan ikan rajungan. Dokumen perizinan yang dapat diurus pada agenda ini adalah Nomor Induk Berusaha (NIB), Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP), Pas Kecil, Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Yayasan Rekam Nusantara membantu dan mendukung dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan ikut serta melakukan input kelengkapan dokumen perizinan dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Jumlah keseluruhan kapal yang memperoleh dokumen baru dan perpanjangan adalah 85 kapal untuk dokumen baru NIB, 78 kapal untuk dokumen TDKP baru, 55 kapal untuk perpanjangan Pas Kecil, dan 30 kapal untuk dokumen Pas Kecil baru. Kolaborasi antar pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan nelayan dalam proses pendaftaran kapal rajungan di Kabupaten Demak diharapkan menjadi contoh yang baik dalam meningkatkan kepatuhan nelayan untuk melek perizinan.

  • (2022-04-11 18:52:23) Survei Pelingkupan Perikanan di Koridor Pangkajene Kepulauan  +

    Koridor Pangkajene Kepulauan (Pangkep) adalah sebutan bagi Kepulauan Sabalana, yang terletak di antara Selat Makassar dan Pulau Sumbawa. Wilayah ini sangat penting secara ekologi sebagai jalur migrasi hiu, penyu dan daerah penangkapan ikan untuk perikanan kakap, kerapu, tuna, dan hiu, dengan hasil tangkapan yang melimpah. Koridor Pangkep juga merupakan wilayah prioritas di wilayah Wallacea dan diduga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu tantangan pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Sabalana adalah masih adanya praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bom, bius dan kompresor. Untuk menjawab tantangan tersebut, setidaknya ada dua upaya yang perlu menjadi prioritas dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di Kepulauan Sabalana, yaitu (1) memperkuat peran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi, dan (2) menurunkan ancaman terhadap kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan.

    Survei pelingkupan karakteristik perikanan tangkap dilakukan untuk memperoleh informasi dasar mengenai kondisi perikanan di desa lokasi intervensi, yaitu Desa Sailus Besar, Desa Kapoposang Bali, dan Desa Setanger, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene Kepulauan. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan metode wawancara responden dan observasi lapangan selama kurang lebih dua minggu pada bulan Januari 2022.

    Hasil survei pelingkupan perikanan menunjukkan bahwa kegiatan perikanan tangkap di ketiga desa tersebut didominasi oleh nelayan skala kecil. Jenis ikan yang menjadi target tangkapan nelayan adalah kelompok ikan karang dan demersal, dan ikan pelagis besar. Pada saat pengoperasian alat tangkap, terkadang terdapat jenis biota langka, terancam punah, dan dilindungi, yang tidak sengaja tertangkap, seperti penyu. Penyu yang tertangkap biasanya dikonsumsi pribadi. Daerah penangkapan ikan tersebar di sekitar perairan Kecamatan Liukang Tangaya, dekat dengan lokasi fishing base nelayan karena armada yang digunakan berukuran dibawah 5 GT. Jejaring pemasaran ikan di Desa Sailus Besar, Desa Kapoposang Bali, dan Desa Setanger dimulai dari nelayan yang menjual ikan ke pengumpul lokal di masing-masing desa, yang selanjutnya dijual ke pasar lokal di Sumbawa dan beberapa masuk rumah makan. Jenis-jenis ikan tertentu yang memenuhi kualitas ekspor akan masuk ke pengepul besar di Labuhan Lombok dan Sumbawa, atau disalurkan ke perusahaan, untuk kemudian dikirim ke Taiwan dan Singapura. Hasil kajian dari informasi yang sudah dikumpulkan selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menentukan skema pengumpulan data fish landing serta menentukan jenis ikan prioritas dan ekonomis penting yang akan dimonitoring di lokasi intervensi.

  • (2022-03-16 10:46:50) Pertemuan Pemangku Kepentingan Perikanan Rajungan Kabupaten Demak, Jawa Tengah  +

    Setelah satu bulan melakukan pendataan perikanan rajungan di Dusun Tambak Polo, enumerator data yang terdiri dari Poklahsar, pedagang, dan pengepul rajungan melakukan pemaparan hasil pendataan dalam pertemuan pemangku kepentingan perikanan rajungan Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pertemuan tersebut, enumerator juga menyampaikan kendala yang dialami selama periode pendataan, antara lain tidak adanya hasil tangkapan rajungan selama bulan November-Desember akibat kondisi cuaca buruk, serta kendala teknis pendataan yang menggunakan kertas (paper-based) dan membutuhkan waktu untuk memasukkan data ke server basis data. Pertemuan antarpemangku kepentingan perikanan rajungan di Kabupaten Demak diselenggarakan pada tanggal 23 Desember 2021 di Hotel Horison Kota Lama, Semarang. Selain enumerator, hadir pula perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP, DKP Provinsi Jawa Tengah, DKP Kabupaten Demak, BBPBAP Jepara, penyuluh perikanan Kabupaten Demak, KUB Nelayan Jaya Bahari, KUB Nelayan Unggul Jaya, Poklahsar Sido, Asosiasi Pengusaha Rajungan Indonesia (APRI), serta Yayasan Rekam Nusantara. Kegiatan pendataan diharapkan dapat terus berjalan dan menjadi bagian dari rutinitas para pelaku usaha perikanan rajungan di Kabupaten Demak. Data yang tersimpan secara digital dan berkelanjutan akan sangat membantu dalam analisis pendugaan stok serta menentukan strategi penangkapan lestari sumber daya rajungan di WPPNRI 712.  

  • More...